Resmi Buka Pra Musyawarah Masyarakat Hukum Adat Aru 2026, Bupati Kaidel Dorong Penetapan Batas Hak Ulayat
Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga Kaidel, secara resmi membuka Pra Musyawarah Masyarakat Hukum Adat Aru 2026. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penetapan batas hak ulayat sebagai langkah strategis memperkuat kelembagaan adat dan menjaga kedaulatan wilayah masyarakat hukum adat di Aru.
Read moreBupati Kaidel: Jika Benar Perusahaan Benjina Adalah Petuanan Adat, Harus di Gugat Secara Perdata
Bupati Aru Kaidel menegaskan Perusahaan Benjina harus digugat secara perdata jika benar merupakan petuanan adat.
Read morePerusahaan Benjina Siap Beroperasi Pemegang Hak Ulayat Siap Menggugat
Perusahaan Benjina siap beroperasi di Aru, namun pemegang hak ulayat menolak dan berencana menggugat demi mempertahankan hak adat.
Read moreAlasan Desa Dosinamalau Tidak Hadir Dalam Pelaksanaan Molo Sabuan Yang di Sepakati
Desa Dosinamalau dinilai melanggar kesepakatan adat Molo Sabuang karena tidak hadir dalam pelaksanaan, memicu kekecewaan masyarakat Aru.
Read moreDesa Dosinamalau di Nilai Melanggar Kesepakatan Adat Molo Sabuang Sebagai Penyelesaian Sengketa
Desa Dosinamalau dinilai melanggar kesepakatan adat Molo Sabuang dalam penyelesaian sengketa wilayah laut dengan Desa Karawai di Aru.
Read morePenyelesaian Konflik Hak Ulayat Dua Desa di Aru Berakhir Dengan Kesepakatan Adat Molo Sabuang
Penyelesaian konflik hak ulayat antara dua desa di Aru akhirnya mencapai titik damai melalui kesepakatan adat Molo Sabuang. Polres Kepulauan Aru berperan sebagai fasilitator, memastikan proses berjalan kondusif dan diterima semua pihak. Kesepakatan ini menegaskan pentingnya nilai adat dalam menjaga harmoni masyarakat Aru.
Read more









