DPRD Aru Desak Pemda Beri Solusi bagi Penambang Galian C yang Terdampak Penertiban
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru mendesak Pemerintah Daerah setempat untuk segera mencari dan memberikan solusi konkret bagi masyarakat penambang Galian C yang terdampak penertiban. DPRD menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan aturan dan mata pencaharian warga.
Read moreMasalah Penambangan Galian C di Kepulauan Aru Tuntutan Masyarakat Bertolak Belakang Pemda dan DPRD Terjepit
Polemik penambangan Galian C di Kepulauan Aru semakin pelik. Tuntutan masyarakat yang saling bertolak belakang menempatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD dalam posisi terjepit, memicu kebuntuan dalam mencari solusi yang adil bagi ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Read moreWujudkan Visi Misi Bupati Aru Rencana Mengambil Pinjaman Daerah 80 Milyar Rupiah
Bupati Aru Kaidel berencana mengambil pinjaman daerah 80 miliar rupiah guna mendukung visi misi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Read morePembayaran Gaji Menjadi Beban Pemda Aru P3K Paruh Waktu Belum Bisa Dilantik
Pembayaran gaji menjadi beban Pemda Aru sehingga P3K paruh waktu belum bisa dilantik, menimbulkan keresahan aparatur daerah.
Read moreAkibat OPD Terlambat Menyampaikan Usulan Bendahara Pengeluaran PNS Kepulauan Aru Belum Terima Gaji
Sejumlah PNS di Kepulauan Aru belum menerima gaji karena OPD terlambat menyampaikan usulan bendahara pengeluaran.
Read moreAkibat Kelebihan Pegawai dan Efisiensi Anggaran Pemda Aru Terapkan WFA (Work From Anywhere)
Pemerintah Daerah Aru menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebagai langkah efisiensi anggaran dan penyesuaian jumlah pegawai yang berlebih. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kinerja aparatur sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. WFA menjadi strategi adaptif Pemda Aru dalam menghadapi tantangan birokrasi modern.
Read more















