Jar Garia, Mafiaterkini- Pemerintahan Timotius Kaidel – Moh. Djumpa, sekarang memasuki tahun ke-dua di tahun 2026 dengan harapan visi misi dapat direalisasi demi mewujudkan Aru Maju, Aru Harmonis, Aru Mandiri, dan Aru Mendunia. Tetapi apa yang diharapkan menjadi terhambat, akibat kebijakan pemerintah Pusat dengan efisiensi anggaran, dan hampir seluruh pemerintah Daerah di Indonesia mengalami stganan dalam pembangunan di Daerah.

Bupati Aru, Timotius Kaidel dalam keterangannya beberapa waktu lalu kepada wartawan, Kaidel menjelaskan bahwa pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, berharap masalah efisiensi sudah dikembalikan ke pusat, tetapi malah sebaliknya kebijakan efisiensi lebih bertambah dan membuat semua program dan kegiatan di Daerah di pending. “Diharapkan tahun ini masalah efisiensi itu sudah dikembalikan kepusat, ternyata malah bertambah lagi, dan Tranfer ke- Daerah (TKD) yang ada itu, hanya untuk belanja mengikat yaitu belanja gaji pegawai. Semua Program dan kegiatan di Dinas Badan OPD itu dipending, dan ini sangat menghalangi seluruh visi-misi kita. Dengan demikian kita menjadi stgnan”. Jelasnya.

​Menghadapi hambatan akibat evisiensi anggaran, Bupati Kaidel memastikan dan rencana akan melakukan pinjaman Daerah untuk merealisasi seluruh Visi Misinya. “Untuk tahun ini, kita berencana dan mungkin seluruh Kabupaten di Maluku kita adakan peminjaman uang untuk merealisasi seluruh Visi misi kita. Peminjaman bisa dilakukan di PT Sarana Multi Infrakstruktur (SMI) dan juga bisa di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM). Untuk Kabupaten Kepulauan Aru, kita Rencana meminjam 80 milyar Rupiah di tahun ini untuk membangun proyek-proyek yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Sebutnya.

Menurut Kaidel, pinjaman 80 milyar tersebut akan digunakan untuk pembangunan proyek-proyek yang benar-benar menghasilakan dampak ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dimasa depan untuk membayar utang. “Jadi uang pinjaman ini kita investasi untuk pembangunan proyek-proyek yang diharapkan untuk mendapatkan kembali feedback-nya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proyek yang di danai harus benar-benar menghasilkan dampak ekonomi sehingga meningkatkan PAD dimasa depan untuk membayar utang”. Ucapnya. Proyek-proyek yang diharapkan meningkatkan PAD yang akan di bangun dengan Dana Pinjaman yang disebutkan Bupati Kaidel diantaranya adalah;

1.Penyelesaian Gelanggang Olahraga (GOR) yang terbengkalai sehingga bisa difungsikan dan dapat meningkatkan PAD

2.Pembangunan Pasar Jar Garia, baik dari sisi darat dan sisi laut. Terhadap bangunan yang tidak layak huni akan dilakukan pengembangan dan refitalisasi kembali dan dibangun pasar yang layak dan permanen, dan terintegrasi supaya PAD yang dihasilkan bisa berlipat ganda. Menurut Bupati, ada bangunan-bangunan di pasar Jar Garia yang merupakan bangunan liar yang tidak terkontrol oleh pemerintah, dimana tanahnya asset pemerintah Daerah tetapi bangunannya milik swasta. Dengan uang pinjaman daerah, kata Bupati dapat meningkatkan kapasitas pasar Jar Garia.

3.Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Rakyat, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena pelabuhan rakyat Dobo sudah sangat ramai digunakan tetapi pekerjaannya belum selesai. Bupati menjelaskan, setelah penyelesaian pembangunan Pelabuhan Rakyat Dobo, akan di terapkan penagihan retribusi khusus untuk jasa tambak labuh. Sementara aktivitas masyarakat tidak boleh di tagih retribusi.

4.Tribun Lapangan Yos Sudarso Dobo akan dibuat alun-alun kota dan dijadikan sebagai pusat kuliner dan pusat aktivitas masyarakat. Bagi anak-anak muda yang punya kreativitas, yang punya bakat nyanyi dan music, akan disediakan dua bangunan khusus sebagai tempat berkreasi. Dengan menata dan fungsikan tribun Lapangan Yos Sudarso Dobo, Bupati Kaidel Optimis akan menghasilkan PAD bisa 3 sampai 4 milyar rupiah.

Strategi pengambilan pinjaman Daerah oeh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru merupakan langkah fiscal yang serius untuk mempercepat pembangunan infrakstruktur dan pencapaian visi Misi Daerah.

Langkah strategi yang diambil adalah melakukan analisis mendalam terhadap proyek yang akan didanai dengan pinjaman daerah serta melibatkan APIP (Aparat Pengawsan Intern Pemerintah) dan BPK untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran.

Pinjaman Daerah bagi Kabupaten Kepulauan Aru, adalah langkah berani yang rasional jika dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) Dengan percepatan InfrakstrukturVisi “Aru Yang Maju Sejahtera dan Mandiri” dapat dicapai lebih cepat daripada hanya mengandalkan anggaran konvensional yang terbatas. (Maf-MS)