Kuasa Hukum Minta Polres Kepulauan Aru Pegang Teguh Prosedur KUHAP Dan Hadirkan 2 Saksi Kunci Dalam Pemeriksaan
Kuasa hukum dalam kasus dugaan illegal oil di Kepulauan Aru menegaskan agar Polres berpegang teguh pada prosedur KUHAP dan segera menghadirkan dua saksi kunci dalam pemeriksaan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga integritas dan transparansi proses hukum.
Read moreDalam Kasus Dugaan Illegal Oil Kuasa Hukum Minta Polisi Periksa Saksi Kunci Haji Lukman dan Lennox
Kuasa hukum dalam kasus dugaan illegal oil mendesak penyidik kepolisian untuk segera memeriksa Haji Lukman dan Lennox sebagai saksi kunci. Keterangan keduanya dinilai penting untuk mengungkap fakta dan memperjelas proses penyidikan.
Read morePenundaan BA Penyitaan KM Mina Maritim 153 Dikategorikan Sebagai Bentuk Maladministrasi dan Pelanggaran HAM
Penundaan berita acara penyitaan KM Mina Maritim 153 dinilai sebagai bentuk maladministrasi dan pelanggaran HAM. Kasus ini menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.
Read moreDiduga Ada Persekongkolan Dalam Penerbitan Surat Izin Persetujuan Penyitaan KM Mina Mritim 153
Kasus penyitaan KM Mina Maritim 153 kembali mencuat setelah muncul dugaan adanya persekongkolan dalam penerbitan surat izin persetujuan penyitaan. Proses hukum kini menjadi sorotan publik.
Read moreTanpa Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Penyitaan KM Mina Maritim 153 Merupakan Pelanggaran Formil Yang Serius
Penyitaan kapal KM Mina Maritim 153 tanpa surat izin resmi dari Ketua Pengadilan Negeri dinilai sebagai pelanggaran formil yang serius. Tindakan ini menimbulkan sorotan terhadap prosedur hukum dan transparansi aparat penegak hukum di Kepulauan Aru.
Read morePenahanan KM Mina Maritim 153 Dinilai Tak Prosedural Kuasa Hukum Ajukan Praperadilan Batalkan Status Penyitaan
Sidang praperadilan terkait penahanan KM Mina Maritim 153 digelar di Pengadilan Negeri Dobo. Kuasa hukum menilai proses penyitaan kapal tidak sesuai prosedur dan meminta pembatalan status penahanan.
Read more











