MsPengamanan Barang Sitaan Selama 21 hari Tanpa Kejelasan Hakim Berpendapat Sudah Sesuai SOP
Kasus pengamanan barang sitaan selama 21 hari tanpa kejelasan di Pengadilan Negeri Dobo menuai kritik dari kuasa hukum, meski hakim menilai prosedur telah sesuai SOP.
Read more
Penundaan BA Penyitaan KM Mina Maritim 153 Dikategorikan Sebagai Bentuk Maladministrasi dan Pelanggaran HAM
Penundaan berita acara penyitaan KM Mina Maritim 153 dinilai sebagai bentuk maladministrasi dan pelanggaran HAM. Kasus ini menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.
Read more
Diduga Ada Persekongkolan Dalam Penerbitan Surat Izin Persetujuan Penyitaan KM Mina Mritim 153
Kasus penyitaan KM Mina Maritim 153 kembali mencuat setelah muncul dugaan adanya persekongkolan dalam penerbitan surat izin persetujuan penyitaan. Proses hukum kini menjadi sorotan publik.
Read more
Tanpa Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Penyitaan KM Mina Maritim 153 Merupakan Pelanggaran Formil Yang Serius
Penyitaan kapal KM Mina Maritim 153 tanpa surat izin resmi dari Ketua Pengadilan Negeri dinilai sebagai pelanggaran formil yang serius. Tindakan ini menimbulkan sorotan terhadap prosedur hukum dan transparansi aparat penegak hukum di Kepulauan Aru.
Read more
Penahanan KM Mina Maritim 153 Dinilai Tak Prosedural Kuasa Hukum Ajukan Praperadilan Batalkan Status Penyitaan
Sidang praperadilan terkait penahanan KM Mina Maritim 153 digelar di Pengadilan Negeri Dobo. Kuasa hukum menilai proses penyitaan kapal tidak sesuai prosedur dan meminta pembatalan status penahanan.
Read more
Penyitaan KM Mina Maritim 153 di Nilai Tidak Sah, Sidang Perdana Praperadilan Resmi Digelar di Pengadilan Negeri Dobo
Pengadilan Negeri Dobo menggelar sidang perdana praperadilan atas penyitaan KM Mina Maritim 153 yang dinilai cacat hukum. Pemohon meminta pengadilan menilai keabsahan tindakan penyitaan oleh aparat Polres Kepulauan Aru.
Read more
