Penundaan BA Penyitaan KM Mina Maritim 153 Dikategorikan Sebagai Bentuk Maladministrasi dan Pelanggaran HAM
Penundaan berita acara penyitaan KM Mina Maritim 153 dinilai sebagai bentuk maladministrasi dan pelanggaran HAM. Kasus ini menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.
Read moreTanpa Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri Penyitaan KM Mina Maritim 153 Merupakan Pelanggaran Formil Yang Serius
Penyitaan kapal KM Mina Maritim 153 tanpa surat izin resmi dari Ketua Pengadilan Negeri dinilai sebagai pelanggaran formil yang serius. Tindakan ini menimbulkan sorotan terhadap prosedur hukum dan transparansi aparat penegak hukum di Kepulauan Aru.
Read morePenahanan KM Mina Maritim 153 Dinilai Tak Prosedural Kuasa Hukum Ajukan Praperadilan Batalkan Status Penyitaan
Sidang praperadilan terkait penahanan KM Mina Maritim 153 digelar di Pengadilan Negeri Dobo. Kuasa hukum menilai proses penyitaan kapal tidak sesuai prosedur dan meminta pembatalan status penahanan.
Read more








