Aktivitas Kapal Kargo di Pelabuhan Perikanan Diduga Menabrak Regulasi Kacab PT Pelni: Kami Hanya Urus Dokumen Clearance Kapal
Aktivitas kapal kargo di Pelabuhan Perikanan Dobo diduga melanggar aturan operasional pelabuhan. Kepala Cabang PT Pelni menegaskan bahwa pihaknya hanya menangani dokumen clearance kapal, bukan kegiatan bongkar muat.
Read moreKolaborasi Penanganan Stunting di Aru, Program GENTING Libatkan Semua Elemen
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Program GENTING menggelar kegiatan penanganan stunting yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Bupati Aru menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di daerah.
Read moreBupati Aru Lantik Adolof Pokar sebagai Kepala BPKAD Fokus Benahi Tata Kelola Keuangan Daerah
Bupati Kepulauan Aru melantik Adolof Pokar sebagai Kepala BPKAD dengan fokus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Read moreMBG Di Kepulauan Aru Terhenti Sementara BGN Ungkap Kendala Data 3b Dan Pasokan Bahan Baku
Aktivitas MBG di Kepulauan Aru terhenti sementara akibat kendala data 3B dan pasokan bahan baku. Pihak BGN memberikan penjelasan resmi kepada media terkait langkah penanganan dan rencana pemulihan operasional.
Read moreDinilai Mencemarkan Nama Baik, Tuduhan Jual Aset Partai golkar Di Laporkan ke Pihak Polres Kepulauan Aru
Kader Partai Golkar Kepulauan Aru melaporkan tuduhan penjualan aset partai ke Polres Aru karena dinilai mencemarkan nama baik dan merusak citra organisasi.
Read morePASAR RAKYAT DOBO: ANTARA INFRASTRUKTUR DAN KEHILANGAN ARAH
Proyek Pasar Rakyat Dobo yang seharusnya selesai dalam 102 hari justru molor hingga tiga tahun. Fenomena ini mencerminkan kehilangan arah dalam pembangunan infrastruktur yang tidak berpihak pada rakyat.
Read moreARU KAYA, TAPI RAKYATNYA TIDAK KAYA: SAATNYA MENGAKHIRI PEMBANGUNAN YANG TIDAK MENGUBAH STRUKTUR EKONOMI
Kabupaten Kepulauan Aru dikenal kaya sumber daya alam, namun kesejahteraan masyarakat belum sejalan dengan potensi tersebut. Saatnya mengakhiri pola pembangunan yang tidak menyentuh struktur ekonomi rakyat.
Read morePenundaan BA Penyitaan KM Mina Maritim 153 Dikategorikan Sebagai Bentuk Maladministrasi dan Pelanggaran HAM
Penundaan berita acara penyitaan KM Mina Maritim 153 dinilai sebagai bentuk maladministrasi dan pelanggaran HAM. Kasus ini menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.
Read more














