Tingkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha, DLH Kepulauan Aru Luncurkan Sistem Pengawasan Berbasis Kode QR
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Aru meluncurkan sistem pengawasan berbasis kode QR untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan. Inovasi ini memungkinkan proses pemantauan izin dan aktivitas usaha dilakukan secara digital, transparan, dan efisien.
Read moreDukung Ketahanan Pangan Pemkab Aru dan Yonif TP 912 Gelar Penanaman 1 Juta Pohon Sukun Secara Serentak
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bersama Yonif TP 912/Jagaraga Sakti melaksanakan kegiatan penanaman 1 juta pohon sukun secara serentak di Dobo. Program ini menjadi langkah nyata dalam mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Maluku Tenggara.
Read morePengurus DPC BMP RI Kabupaten Supiori Resmi Dilantik, Siap Siap Jadi Mitra Strategis Pemda dan Kawal Program Nasional
Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia (DPC BMP RI) Kabupaten Supiori resmi dilantik dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat. Kepengurusan baru ini menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mengawal pelaksanaan program nasional dan memperkuat pelayanan dasar masyarakat di tingkat lokal.
Read moreWujudkan Tata Kelola Bersih, Kejari Kepulauan Aru Dampingi Proyek Strategis Disdikbud
Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru menegaskan komitmennya dalam mendampingi pelaksanaan proyek strategis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di sektor pendidikan daerah.
Read moreResmi Buka Pra Musyawarah Masyarakat Hukum Adat Aru 2026, Bupati Kaidel Dorong Penetapan Batas Hak Ulayat
Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga Kaidel, secara resmi membuka Pra Musyawarah Masyarakat Hukum Adat Aru 2026. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penetapan batas hak ulayat sebagai langkah strategis memperkuat kelembagaan adat dan menjaga kedaulatan wilayah masyarakat hukum adat di Aru.
Read morePosisikan Masyarakat Adat Sebagai Subjek Pembangunan, Pemkab Aru Dorong Pra-Musyawarah Adat dan Sosialisasi Program Strategis
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menegaskan komitmennya untuk menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan. Melalui pra-musyawarah adat dan sosialisasi program strategis, Pemkab Aru mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis kearifan lokal.
Read moreKejari Kepulauan Aru, Siap Kawal Proyek Strategis dan Persoalan Utang Daerah
Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru menegaskan komitmennya untuk mengawal proyek strategis daerah dan menyelesaikan persoalan utang pemerintah daerah melalui pendampingan hukum yang transparan dan akuntabel.
Read moreMansur Lefuy: Pembangunan Asrama Desa Tidak Pernah Ada karena Tak Dianggarkan
Kepala Desa Algadang, Mansur Lefuy, menegaskan bahwa pembangunan asrama desa yang disebut‑sebut tidak pernah ada karena tidak dianggarkan dalam APBDes. Ia menyebut isu tersebut hanya berasal dari kesalahpahaman warga terhadap bangunan lain yang tidak berhubungan dengan program desa.
Read moreLPJ Dana Bumdes Desa Algadang Belum Rampung Pencairan Tahap II Senilai Rp110 Juta Ditangguhkan
Pencairan dana BUMDes Desa Algadang Tahap II senilai Rp110 juta resmi ditangguhkan akibat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan yang belum selesai disusun oleh pengurus.
Read moreKondisi Memprihatinkan, Balai Peternakan Kepulauan Aru Jadi “Proyek Mati Suri” Tanpa Ternak
Balai Peternakan Kabupaten Kepulauan Aru diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Fasilitas yang dibangun dengan dana publik kini tampak sepi aktivitas dan tanpa ternak, menimbulkan pertanyaan soal efektivitas program pembangunan daerah.
Read more



















