Oleh : Adolop Larwaku

Pasar rakyat Dobo adalah buah dari kerja pemerintah yang berhenti pada sebuah gedung yang berdiri tetapi kosong tanpa aktivitas. Jika di telusuri secara teliti saat pembangunan ada ada tiga hal yang jadi catatan kritis dalam proses pembangunan pasar rakyat Dobo. Keterlambatan proyek, pergeseran pembiayaan, dan lemahnya ekosistem ekonomi memperlihatkan rapuhnya rantai akuntabilitas pembangunan di daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasar Rakyat Dobo berdiri sebagai bangunan yang selesai, tetapi sebagai gagasan pembangunan, ia seperti kehilangan arah. Dirancang untuk menjadi simpul ekonomi baru bagi masyarakat aru, pasar ini justru memperlihatkan jurang antara ambisi infrastruktur dan realitas pemanfaatan. Ketika proyek molor jauh dari rencana, pembiayaan bergeser dari pusat ke daerah, dan aktivitas ekonomi tak kunjung tumbuh, yang tersisa bukan sekadar bangunan, melainkan pertanyaan tentang ke mana sebenarnya arah pembangunan itu dituju.

Data proyek menunjukkan kontras yang mencolok. Pembangunan yang semula ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 102 hari pada akhirnya membentang hingga kurang lebih tiga tahun. Selisih ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari persoalan yang lebih dalam: perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan yang tidak terkendali, serta pengawasan yang tampak berjalan tanpa daya koreksi yang memadai. Ketika deviasi waktu mencapai hampir sepuluh kali lipat dari rencana, keterlambatan tidak lagi bisa dianggap sebagai gangguan teknis biasa.

Di sisi lain, pembiayaan proyek ini juga mengalami pergeseran yang patut dicermati. Awalnya ditopang oleh anggaran pusat, penyelesaiannya justru bergantung pada intervensi anggaran daerah. Pola ini bukan hal baru, tetapi justru di situlah letak masalahnya. Ketika satu tahap gagal dituntaskan sesuai rencana, tanggung jawab tidak benar-benar diselesaikan, melainkan dialihkan ke APBD. Akibatnya, akuntabilitas menjadi kabur—siapa yang merencanakan, siapa yang lalai, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab tidak pernah sepenuhnya terang. Silakan bertanya kepada rumput yang bergoyang?
Siapa yang salah dalam pelaksaan pembangunan ini? Hanya Tuhan dan leluhur yang Tahu.

Namun, persoalan paling krusial tidak berhenti pada waktu dan anggaran. Ukuran keberhasilan sebuah pasar rakyat pada akhirnya terletak pada kemampuannya menghidupkan aktivitas ekonomi. Di titik ini, Pasar Rakyat Dobo menghadapi tantangan yang tidak kalah serius. Aktivitas jual beli belum berkembang optimal, keterisian pedagang belum adal, dan pasar belum sepenuhnya menjadi pusat ekonomi baru bagi masyarakat aru. Dimana dinas terkait?

Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berfokus pada penyelesaian fisik tanpa memperhitungkan ekosistem akan sulit mencapai tujuan akhirnya. Pasar bukan hanya soal bangunan, tetapi juga soal akses, perilaku ekonomi masyarakat, jaringan distribusi, dan integrasi kebijakan lintas sektor. Ketika semua itu tidak dirancang secara utuh sejak awal, maka yang lahir adalah infrastruktur tanpa masa depan.

Dalam konteks ini perlu di tegaskan bahwa, Pasar Rakyat Dobo mencerminkan pola pembangunan yang masih menempatkan output sebagai indikator utama keberhasilan. Selama proyek selesai dan anggaran terserap, proses dianggap tuntas. Padahal, keberhasilan sejati justru terletak pada outcome—apakah masyarakat merasakan manfaat nyata dari pembangunan tersebut.

Olehnya itu di sinilah pentingnya bagi masyarakat aru untuk membaca proyek ini secara lebih kritis. Keterlambatan yang panjang, pergeseran pembiayaan, dan lemahnya fungsi pasca-konstruksi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia menunjukkan adanya rantai kebijakan yang terputus, di mana perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan tidak terhubung dalam satu kerangka yang utuh. Tanpa integrasi, pembangunan akan terus berulang dalam pola yang sama: selesai di atas kertas, tetapi belum tentu hidup dalam kenyataan.

Untuk ke depan Pemerintahan Timo-Djumpa pembangunan seperti ini harus jadi catatan kritis, pembangunan perlu diarahkan ulang. Tidak cukup untuk memastikan proyek selesai secara administratif, tetapi juga memastikan ia berfungsi secara substantif. Perencanaan harus berbasis pada kebutuhan riil masyarakat aru, pelaksanaan harus tunduk pada disiplin kalender kerja dan kualitas kerja, dan pasca-konstruksi harus dipastikan menjadi bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat aru.

Bagi masyarakat aru pasar rakyat dobo telah berdiri. Namun, pekerjaan yang sesungguhnya belum selesai. Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan tentang apa yang dibangun, melainkan tentang apa yang benar-benar hidup dan memberi makna bagi masyarakat.

Dan selama arah pembangunan itu belum ditemukan, pasar rakyat dobo akan tetap ada—tetapi kehilangan fungsinya sebagai ruang ekonomi yang seharusnya menghidup masyarakati. Disini pertanyaan mendasar apakah PR dari Pemerintahan sebelum dapat diselesaikan oleh Pemerintahan Timo-Djumpa?