Oleh : Adolop Larwaku

Pembangunan di wilayah kepulauan aru kerap terjebak dalam logika yang seragam: menghadirkan infrastruktur, menyalurkan program, lalu berharap ekonomi bergerak dengan sendirinya. Di Kabupaten Kepulauan Aru, pendekatan seperti ini belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar. Di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat justru masih berhadapan dengan keterbatasan akses, lemahnya nilai tambah, dan ketergantungan pada distribusi dari luar. Di sinilah urgensi membangun ekonomi berbasis potensi wilayah menemukan relevansinya.

Aru bukan wilayah tanpa modal. Lautnya menyimpan kekayaan perikanan, hutannya menyediakan hasil hutan bukan kayu, dan lanskap sosial-budayanya membuka peluang bagi pengembangan ekonomi kreatif serta pariwisata berbasis komunitas. Namun, potensi ini belum terkelola sebagai kekuatan ekonomi yang utuh. Yang terjadi justru fragmentasi: nelayan bekerja sendiri tanpa dukungan rantai pasok yang memadai, produk lokal dijual dalam bentuk mentah, dan inisiatif ekonomi berjalan tanpa kesinambungan.

Kunci perubahan terletak pada cara pandang pembangunan. Ekonomi Aru tidak bisa dibangun dari luar semata; ia harus tumbuh dari dalam, dari apa yang dimiliki dan dipahami oleh masyarakat. Pendekatan berbasis potensi wilayah berarti menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama, dengan negara hadir sebagai fasilitator yang membuka jalan—bukan mengambil alih peran.

Di sektor perikanan, misalnya, pemberdayaan tidak cukup berhenti pada bantuan alat tangkap. Yang lebih mendasar adalah membangun ekosistem ekonomi: koperasi nelayan yang kuat, akses terhadap permodalan, serta infrastruktur pascapanen seperti cold storage dan jalur distribusi yang efisien. Tanpa itu, nelayan akan terus berada di posisi paling lemah dalam rantai nilai.

Hal serupa berlaku pada pengelolaan hasil hutan dan potensi darat. Produk seperti madu hutan, rotan, dan damar memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika diolah dan dipasarkan dengan baik. Namun, tanpa dukungan kelembagaan dan akses pasar, potensi tersebut akan tetap menjadi komoditas bernilai rendah. Di sini, kearifan lokal seperti sasi adat perlu diposisikan bukan hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai instrumen ekonomi yang menjamin keberlanjutan.

Sementara itu, sektor pariwisata menawarkan peluang lain yang belum tergarap maksimal. Aru memiliki bentang alam dan budaya yang khas, tetapi belum terkelola sebagai destinasi unggulan. Pengembangan pariwisata harus berbasis komunitas, dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan, promosi, dan pelayanan. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pariwisata hanya akan menjadi proyek, bukan penggerak ekonomi lokal.

Namun, untuk memastikan semua itu bergerak, diperlukan strategi konkret yang terukur dan konsisten.

Pertama, pemerintah daerah perlu membangun klaster ekonomi berbasis desa atau kecamatan sesuai potensi unggulan—desa pesisir untuk perikanan, desa hutan untuk hasil hutan bukan kayu, dan desa tertentu untuk pariwisata. Klaster ini menjadi basis intervensi terarah, bukan program yang tersebar tanpa fokus.

Kedua, pembentukan dan penguatan koperasi produksi dan pemasaran menjadi keharusan. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi sebagai agregator produksi, pengolah hasil, hingga penghubung ke pasar yang lebih luas. Tanpa kelembagaan ekonomi yang kuat, masyarakat akan tetap berjalan sendiri-sendiri.

Ketiga, investasi pada infrastruktur ekonomi skala kecil-menengah yang langsung menyentuh rantai nilai: cold storage di sentra nelayan, rumah produksi untuk olahan hasil laut dan hutan, serta transportasi logistik antarpulau yang terjadwal. Infrastruktur semacam ini sering kali lebih berdampak daripada proyek besar yang tidak terhubung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Keempat, membuka akses pasar berbasis digital dan kemitraan. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha nasional, sekaligus melatih masyarakat dalam pemasaran digital agar produk lokal tidak hanya beredar di pasar terbatas. Di era sekarang, keterisolasian geografis tidak boleh lagi berarti keterisolasian pasar.

Kelima, menghadirkan pendampingan berkelanjutan. Banyak program gagal karena berhenti pada bantuan awal. Pendamping lapangan—baik dari pemerintah, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya—harus memastikan bahwa proses produksi, manajemen usaha, hingga pemasaran berjalan secara konsisten.

Keenam, memastikan sinkronisasi kebijakan dan anggaran lintas sektor. Pemberdayaan ekonomi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri antara dinas perikanan, kehutanan, koperasi, dan pariwisata. Tanpa orkestrasi kebijakan, potensi akan kembali terfragmentasi.

Namun, semua upaya ini mensyaratkan satu hal: keberpihakan kebijakan yang konsisten. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap program pemberdayaan tidak berhenti pada tahap perencanaan atau seremonial. Pendampingan jangka panjang, integrasi lintas sektor, serta evaluasi berbasis data menjadi kunci agar intervensi yang dilakukan benar-benar berdampak.

Lebih dari itu, membangun ekonomi mandiri di Aru juga berarti mengurangi ketergantungan struktural terhadap pasokan dari luar. Selama kebutuhan dasar masih didominasi oleh distribusi eksternal, selama itu pula ekonomi lokal akan rapuh. Kemandirian bukan berarti menutup diri, melainkan memperkuat fondasi internal agar mampu bernegosiasi secara lebih adil dalam sistem ekonomi yang lebih luas.

Pada akhirnya, membangun Aru dari potensi adalah soal keberanian untuk kembali ke akar. Bahwa kemajuan tidak selalu datang dari luar, melainkan bisa tumbuh dari dalam jika diberi ruang, akses, dan kepercayaan.

Sebab tanpa strategi yang nyata dan keberpihakan yang konsisten, potensi hanya akan terus menjadi janji—bukan perubahan.