Supiori, Mafiaterkini- Kepala Distrik Supiori Timur, Yonatan Rumbekwan, S.Sos, menyayangkan minimnya koordinasi pihak pelaksana proyek pembangunan nasional dan daerah dengan pemerintah distrik setempat.

Sejumlah program strategis yang disorot di antaranya pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta penataan Kampung Nelayan di wilayah Supiori Timur, Kabupaten Supiori.

Menurut Yonatan, selama pelaksanaan program-program tersebut, pihak pelaksana sering kali langsung turun ke kampung-kampung di wilayah kota Sorendiweri tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Distrik Supiori Timur. “Selama ini tidak ada koordinasi dengan kami di Distrik Sorendiweri. Pihak pelaksana langsung turun ke kampung-kampung. Nanti setelah ada persoalan dalam proses pelaksanaan, barulah mereka menyuruh kami turun untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan,” Ujar Yonatan Rumbekwan.

Dorong Penggunaan Material Lokal dan Transparansi Anggaran

Selain masalah koordinasi, Kepala Distrik juga menyoroti penggunaan material bangunan yang dipasok dari luar wilayah. Padahal, potensi bahan bangunan lokal di kampung-kampung target pembangunan sebenarnya mencukupi.

Penggunaan material lokal dinilai penting agar perputaran ekonomi dari proyek-proyek pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. “Kenapa material harus dibawa dari luar, sementara di kampung tempat pembangunan itu ada material? Kalau bisa, gunakan material yang ada di kampung supaya masyarakat lokal ikut menikmati hasil dan dampak ekonomi dari pekerjaan tersebut,” Tegasnya.

Yonatan juga mengritik ketiadaan papan informasi proyek pada sejumlah pekerjaan fisik yang bersumber dari pemerintah pusat. Menurutnya, keterbukaan informasi publik sangat penting agar masyarakat memahami jenis dan cakupan pembangunan yang sedang berlangsung di wilayah mereka.

Guna mencegah munculnya konflik sosial dan persoalan teknis di lapangan, Pemerintah Distrik Supiori Timur mengimbau pemerintah atasan maupun kontraktor pelaksana untuk lebih bijak dan melibatkan kelembagaan lokal sejak tahap perencanaan awal.

Selaku kepala Distrik Sorendiweri, Yonatan berharap agar setiap program pembangunan yang turun kampung wajib dikordinasikan dengan kepala Distrik. “Harapan kami, setiap program pembangunan yang turun ke kampung wajib dilaporkan ke Kepala Distrik. Jangan sampai ada masalah dulu baru kami dilibatkan. Sebagai pimpinan wilayah, kita harus mengutamakan masyarakat karena seluruh program ini dibangun untuk kepentingan mereka,” kata Yonatan.

Ia menambahkan bahwa sering kali proyek pembangunan di tingkat kampung memicu polemik akibat pengabaian keterlibatan warga dan pemerintah distrik sejak awal. Keterlibatan aktif masyarakat lokal menjadi kunci utama keberhasilan dan keberlanjutan setiap program pembangunan di daerah. (Mafiaterkini-Tim)