Jar Garia, Mafiaterkini- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan mulai menyusun Road Map dan Time Line Pengendalian Inflasi Periode 2026–2030.

Penyusunan peta jalan ini dirancang untuk menyatukan program antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan komoditas prioritas, serta memastikan stabilitas harga berjalan terukur hingga tahun 2030.

Rapat sinkronisasi penyusunan peta jalan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kepulauan Aru pada Kamis (24/9/2026).

Pertemuan ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kepulauan Aru, Mohamad Kadhafi Rumra, serta dihadiri oleh seluruh unsur TPID Kepulauan Aru.

Dalam rapat tersebut, TPID membahas sejumlah agenda penting, mulai dari menyamakan persepsi dan arah kerja tim, menetapkan komoditas prioritas serta isu utama inflasi, hingga menyinkronkan program kerja antar-OPD menggunakan strategi kerangka 4K.

Selain itu, rapat diselenggarakan untuk menyepakati Road Map 2026–2030, menetapkan penanggung jawab, target, indikator output, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Plt. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kepulauan Aru, Syamsudin Wallay, S.H., menjelaskan bahwa hingga saat ini Kabupaten Kepulauan Aru belum dapat menghitung angka inflasi secara mandiri.

Dari 11 kabupaten/kota di Maluku, baru tiga daerah yang memiliki kemampuan menghitung inflasi mandiri, yakni Kota Ambon, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tengah.

Sementara Kepulauan Aru saat ini baru dapat menyusun Indeks Perkembangan Harga (IPH).”Untuk bisa menghitung inflasi di Aru, kita mencoba membuat roadmap ini supaya ada peta jalan. Kita mau mulai dari mana, arahnya ke mana, lalu rencana aksi OPD terkait seperti apa,” Ujar Wallay usai rapat.

Wallay menegaskan, menjaga stabilitas harga tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja karena sifatnya yang lintas sektor. Melalui roadmap ini, intervensi dapat dilakukan secara terpadu sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD.Dinas Perhubungan, misalnya, berfokus pada kelancaran distribusi logistik.

Dinas Perdagangan berperan dalam pengawasan dan stabilisasi harga. Dinas Pertanian bertugas mendorong produksi lokal melalui gerakan pangan murah dan pembantuan bibit. Sementara Dinas Ketahanan Pangan mengambil peran melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran beras SPHP.

“Tujuan rapat hari ini untuk menyatukan persepsi seluruh OPD terkait dan membuat kegiatan mereka terukur dalam satu roadmap. Nanti akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati beserta timeline-nya,” tambahnya.

Tantangan Wilayah Kepulauan dan Strategi 4KPengendalian inflasi di Kepulauan Aru memiliki tantangan tersendiri akibat geografis wilayah yang didominasi pulau-pulau. Ketergantungan pada transportasi laut memicu tingginya biaya logistik dan distribusi antarpulau.

Selain itu, beberapa komoditas pokok seperti beras dan telur masih bergantung pada pasokan luar daerah, khususnya dari Makassar yang dikirim melalui kapal Pelni maupun kontainer reguler. Factor cuaca dan musim juga sangat memengaruhi rantai pasok.

Untuk menjawab tantangan tersebut, TPID Kepulauan Aru menerapkan kerangka strategi 4K yaitu,

-Keterjangkauan Harga, melalui Pelaksanaan monitoring harga, pemantauan pasar, dan intervensi langsung saat terjadi lonjakan harga.

-Ketersediaan Pasokan, dengan Peningkatan produksi pangan lokal dan penguatan cadangan pangan daerah.

-Kelancaran Distribusi, melalui Dukungan armada transportasi serta penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

-Komunikasi Efektif, melalui Penyediaan data harga yang transparan dan respons cepat terhadap dinamika pasar.

Selain agenda jangka panjang, rapat TPID menyepakati langkah taktis menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemkab Aru dijadwalkan bakal menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) pasar dan stok pasokan dengan melibatkan instansi vertikal seperti pihak Kepolisian (Polri) dan Kejaksaan.

“Sebelum memasuki perayaan Nataru, kita akan melakukan sidak lapangan. Momen hari besar keagamaan biasanya rawan lonjakan harga,” Kata Wallay.

Pemkab Aru juga telah berkoordinasi secara intensif dengan PT Pelni guna memastikan kepastian jadwal pelayaran. Kepastian distribusi laut menjadi kunci utama agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi tanpa lonjakan harga yang tidak wajar.

“Jangan sampai terjadi perubahan jadwal yang menyebabkan harga telur dan beras naik seperti kondisi Lebaran kemarin,” Tegasnya. (Maf-BT)