Jar Garia, Mafiaterkini- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru bersama PT Bank Maluku Malut (BPDM) secara resmi meluncurkan implementasi pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Peluncuran bersejarah yang mengusung semangat “Digitalisasi Keuangan Daerah Untuk Tata Kelola Yang Lebih Transparan, Efektif dan Akuntabel” ini berlangsung di Lantai II Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Aru, Kamis (17/09/2026).

Melalui sistem baru ini, proses pencairan dana yang sebelumnya dilakukan secara manual—membutuhkan waktu 5 hingga 10 hari dan kerap menumpuk di bank, kini dapat diselesaikan secara online, terintegrasi, dan otomatis.

Transformasi ini menghadirkan sejumlah keunggulan utama yaitu, Pertama, Tidak ada lagi antrean panjang di bank atau selisih catatan keuangan antara BPKAD dan pihak bank.

Ke-dua, Arus kas masuk dan keluar kini dapat dipantau dan dikontrol secara langsung, sehingga meminimalisasi risiko defisit anggaran.

Ke-tiga, Menyelesaikan masalah klasik birokrasi keuangan dan memastikan roda pemerintahan berjalan tanpa hambatan administrasi.

Direktur Utama BPD Maluku Malut, Syahrisal Imbar, dalam sambutannya, menyampaikan rasa bangga karena Kepulauan Aru berhasil menjadi kabupaten terdepan (pionir) di Provinsi Maluku dalam mengimplementasikan program yang diinisiasi oleh Pusdatin Kemendagri ini.

“Kami bangga, Kepulauan Aru yang di ujung Maluku ini justru yang terdepan menjadi pionir… Ini berkat tekad bulat Pak Bupati,” Ujar Syahrisal.

Pihak Bank Maluku Malut berkomitmen menyediakan seluruh sistem digitalisasi tersebut secara gratis, termasuk dukungan pendampingan IT dari kantor pusat, sistem digitalisasi retribusi daerah, hingga penyediaan perangkat (device) dan dashboard untuk memantau pajak hotel dan restoran secara online yang juga terhubung dengan pengawasan KPK.

Komitmen Pembenahan Tata Kelola oleh BupatiBupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, menegaskan bahwa peluncuran ini bukan sekadar modernisasi teknologi semata, melainkan bentuk perbaikan total terhadap tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.

Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera beradaptasi dengan sistem baru, meningkatkan ketelitian administrasi, serta meminta BPKAD memberikan pendampingan yang berkelanjutan.

Acara peluncuran penting ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Aru, Ibu Fenny Silvana, Loy Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BPKAD, para Asisten, jajaran Pimpinan OPD, Kepala Cabang Bank Maluku Malut Dobo, Tenaga Ahli Pusdatin Kemendagri, Ibu Irma, serta Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Aru. (Maf-BT)