Supiori, Mafiaterkini- Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua menggelar kegiatan Penjaringan Aspirasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Orang Asli Papua (OAP) di Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi. Kegiatan yang memfokuskan pengawasan pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) ini berlangsung di Kampung Yawerma, Distrik Supiori Timur, Jumat (28/8/2026).

Anggota MRP dari Kelompok Kerja (Pokja) Adat Wilayah Supiori, Barnabas Mansoben, A.Md.Kom., menjelaskan bahwa jaring aspirasi rutin tiap triwulan ini bertujuan menghimpun kondisi riil masyarakat di tingkat akar rumput. Hasil penyerapan aspirasi tersebut akan dikaji secara hukum untuk menjadi dasar rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat.

“Tujuan utama kami adalah mengawasi dan mengontrol pemberlakuan Otsus terhadap masyarakat Papua. Hasil pengkajian ini menjadi dasar pertimbangan yang kami serahkan ke Pemprov, Pusat, maupun Pemkab,” tegas Barnabas di sela-sela kegiatan.

Soroti Pemangkasan Anggaran Otsus

Dalam keterangannya, Barnabas menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berimbas pada drastisnya penurunan dana Otsus di daerah. Di Kabupaten Supiori, anggaran Otsus tahun 2026 merosot menjadi Rp.85 miliar. Anggaran tersebut dinilai kurang memadai untuk mencakup seluruh belanja program pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi secara maksimal.

Barnabas menegaskan posisi MRP yang mendorong agar dana Otsus, sebagai wujud kekhususan Papua, tidak ikut diganggu oleh kebijakan efisiensi yang lazimnya menyasar APBD atau APBN umum. Penurunan alokasi dana berisiko memicu gejolak sosial apabila keberadaan Otsus justru dirasa tak mampu menyejahterakan masyarakat Asli Orang Papua.

“Dana Otsus ini adalah produk kekhususan, tidak bisa disamakan begitu saja dengan anggaran umum akibat efisiensi. Namun, di tengah keterbatasan ini, kami mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori hingga tingkat Distrik dan Kampung untuk terus berkolaborasi menjaga agar program-program pro-rakyat tetap berjalan,” Ujarnya.

Meski alokasi dana menurun, MRP memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Supiori atas komitmen pembangunan selama dua tahun kepemimpinan mereka. Barnabas memuji kebijakan pembebasan biaya pendidikan mulai dari jenjang SMP, SMA, perguruan tinggi, hingga bantuan studi ahli, serta peningkatan di sektor kesehatan.

Namun, MRP tetap memberikan sejumlah catatan kritis dari aspirasi yang berhasil dihimpun di lapangan. Di sektor kesehatan, warga masih mengeluhkan ketiadaan bidan desa, minimnya Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), masalah hunian layak, dan terbatasnya akses air bersih.

Sementara di bidang pendidikan, meski pembebasan biaya telah berjalan mendekati 100%, sarana penunjang seperti fasilitas ruang kelas belajar dan ketersediaan air bersih di sekolah-sekolah masih memerlukan pembenahan mendesak dari pemerintah daerah.

“Aspirasi ini penting agar visi-misi Bupati dan Wakil Bupati tentang Supiori Sejahtera benar-benar terwujud. Apa yang belum layak harus segera dibenahi oleh pemda,” tambah Barnabas.

Kegiatan penjaringan aspirasi ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat setempat, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Supiori, Victorius R. Kafiar, S.STP.; Kasat Binmas Polres Supiori Iptu Faustinus Fasak, S.Sos.; Sekcam Supiori Timur Daniel Noriwari, S.Pd.; Bhabinkamtibmas Kampung Yawerma Obaja Rumbiak; Kepala Kampung Yawerma Rembrant Yarangga; serta Sekretaris Kampung Yawerma Yohan Mansoben. (Mafiaterkini-Tim)